mencari dan berbagi pengetahuan apapun

NAMA KELOMPOK :

DEWI WULAN ROMADHONI [01208059]

FARIDA MUTIARA [01208029]

RINA OKTAVIANI [01208034]

 

Pokok-pokok Etika
Seorang pakar etika terkemuka di Indonesia, Franz Magnis-Suseno (1979:12-13) menyatakan
sebagai berikut :
“mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah tugas etika. Etika adalah
penyelidik filsafat tentang bidang yang mengenai kewajiban-kewajiban manusia
serta tentang yang baik dan buruk . bidang itulah yang kita sebut dengan bidang
moral. Maka etika didefinisikan sebgai filsafat tentang bidang moral. Dari
semua cabang filsafat lain, etika dibedakan oleh karena tidak mempersoalkan
keadaan manusia melainkan bagaimana ia harus bertindak. Etika adalah filsafat
tentang praxis manusia.’’
Good Corporate Gorvenance Birokrasi dan Korporasi
·         Masalah-masalah praktis etika bisnis
1.      Banyak sudah terjadi kejahatan ekonomi dan
kecurangan bisnis yang dilakukan oleh banyak korporasi atau pelaku bisnis dan
ekonomi yang telah merugikan warga Negara, setidaknya dalam segi keuntungan
financial (pajak) dan kepercayaan public terhadap peranan Negara (pemerintah)
dalam mengawasi dinamika ekonomi, khususnya prosr produksi, eksplorasi dan
eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dan pelestarian lingkungan hidup.
Fenomena ini terjadi karena banyak korporasi, terutama para pemimpinnya tida
memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas kejahatan bisnis. Penyelewengan,
penyalahgunaan otiritas, korupsi dan kolusi juga sulit diatasi. Penipuan
sistematis terhada masyarakat yang dilakukan beberapa pebisnis juga sering
terjadi.
2.      Masih saja terjadi persaingan tidak sehat dan
monpoli terhadap sektor-sektor ekonomi dengan menggunakan teori konspirasi
dimana-mana. Dalam skala global, hal tersebut terjadi di beberapa Negara.
Keadilan dan demokrasi ekonomi acap dipaktekan dengan mendapat sokongan justru
dari penguasa Negara. Kasus-kasus actual, misalnya pemebebasan tanah utuk bisnis
property.
3.      Kejahatan perbankan, keuangan (pasar modal) dan
perpajakan juga sering dilakukan oleh banyak orang. Penggelapan pajak, penipuan
dengan kartu kredit atau kejahatan maya (cyber crime), penyalahgunaan kredit,
dan penggelapa pajak sangat sulit diatasi, sebab selain masih rendahya
penegakan hokum, etika bisnis dan perilaku juga mengalami distorsi luar biasa.
4.      Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum
terhadap kegiatan bisnis bersekala besar acap kali diabaikan oleh pemerintah,
bahkan trlihat banyak oknum aparat pemerintah melakukan konspirasi dan kolusi.
Fenomena ini dapat dirasakan pada kasus-ksus perbankan dan banyak kasus mega
proyek. Sedikit NGO/LSM yang menaruh perhatian penuh dalam mengawasi tindak
kejahatan bisnis.
5.      Control lembaga legislatif (parlemen) juga
sangat lemah, sebab ada juga anggota parlemen tingkat pusat dan tingkat daerah
yang ikut melakukan kejahatan bisnis, atau sengaja membiarka terjadi tanpa ada
upaya melaporkannya. Sebagian aparatur pemerintah juga melakukan hal yang sama.
Para penegak hukum (beberapa hakim, jaksa,polisi dan pengacara) juga terlibat
dalam kejahatan bisnis/ekonomi.
6.      Masih banyak pelaku bisnis yang tidak memiliki
etika bisnis, da oknum pemerintah banyak yang tidak memiliki etika dalam
pembangunan ekonomi, perdagangan dan korporasi. Prinsip-prinsip good corporate govermance juga belum
diterapkan secara pasti dan berkelanjutan, begitu pula supremasi hukum melalui law enforcement. Teknolog pemantauan dan
penangan kejahatan bisnis juga beum emadai. Budaya malu dan hidup berkecukupan
atau berlebihan secara jujur dan bersih masih sedikit dimiliki oleh banyak
orang.

·         BEBERAPA SOLUSI PERMASALAH
ETIKA BISNIS
1.      Untuk mengatasi kejahatan bisnis/ ekonomi yang
terjadi seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang telah melahirkan
revolusi industri perdagangan, perbankan dan khususnya korporasi, dalam skala
global, sebaliknya semua negara memperkuat komitmen politiknya untuk lebih
memartabatkan kegiatan ekonomi dan bisnis. Dengan begitu, kemakmuran dan
kesejahteraan dapat terwujud. Selain itu perlu juga diperkuat komitmen moralnya
untuk tetap konsisten menjalankan sebuah misi penting, yaitu mewujudkan
keadilan, kebenaran, kejujuran, penegakan hukum, penegakan etika dan
peningkatan rasa berkompetisi secara fair, rasional dan berkemanusiaan.
2.      Pemerintah harus merancang sebuah pemikiran
strategik mengenal politik penanggulangan kesejahteraan bisnis secara rasional.
LSM (NGO) yang menaruh perhatian pernuh terhadap upaya penccegahan dan
pemberantasan korupsi harus tetap menekan pemerintah, terutama aparat penegak
hukum untuk mengukum siapapun seberat-beratnya bila mengganggu stabilitas
ekonomi. Tindaka reprsif sesungguhnya harus ditempuh untuk mengganjar para
pelaku kejahatan bisnis/ekonomi dalam skala besar.
3.      Untuk mecegah sekaligus memberantas kejahatan bisnis/ekonomi,
sesuatu hal yang signifikan, strategik dan fundamental harus diambil, yaitu
dengan lebih dahulu membenahi organisasi kekuasaan kehakiman, kejaksaan dan
kepolisian sebagai stakeholders utama dalam penegak hukum. Integritas moral,
spiritual dan mental para penegak hukum harus teruji. Tingkat kesejahteraan dan
kelangsungan hidup komunitas ini harus diperhatikan.
4.      Integritas moral pemerintah dan parlemen juga harus
lebih baik, agar tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam
berbuat kejahatan bisnis/ekonomi. Etika kekuasaan dan berpemerintahan harus
dimiliki pemerintah dan parlemen. Etika politik anggota-anggota DPR juga
haruslah teruji untuk tidak tergoda dengan menggunakan jabatan politik untik
mem-backing pelaku kejahatan bisnis.
5.      Etika bisnis harus dikampanyekan (disosialisasikan)  oleh pemerintah dan LSM (NGO) secara
berkelanjutan. Etika bisnis juga harus diberikan sebagai kurikulum (mata
ajaran) wajib pada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang mendalami ilmu
ekonomi, manajemen, perdagangan, korporasi, perbankan dan keuangan, dan hal-hal
yang berrkaitan dengan itu.
6.      Prinsip-prinsip good corporate governance harus
diterapkan pada semua korporasi, baik milik asing, pemerintah, maupun swasta
lokal. Para pelaku bisnis/ekonomi hendaknya menyadari, bahwa di tangan mereka
martabat dan kemajuan bangsa dipertaruhkan.

Nama Kelompok :

Dewi Wulan Romadhoni [01208059]

Farida Mutiara [01208029]

Rina Oktaviani [01208034]

 

Ringkasan Buku Etika Bisnis dan Implementasinya

Akar dari krisis multidimensional berkepanjangan di negara kita adalah penyimpangan dan pelecehan terhadap hukum dan etika. Pemahaman serta kesadaran untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip etika, khususnya etika bisnis, amat rapuh. Karena itu, selain merenungkan tindakan-tindakan yang telah kita lakukan dan mencari alternatif pemecahan krisis, kita juga perlu berupaya berfokus pada masalah etika ini. Salah satu upaya itu revitalisasi nilai-nilai etis untuk melengkapi norma-norma hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan kita.

Melalui buku ini anda pertama-tama akan mengaji etika umum yang mencakup pengertian, peran, dan manfaat etika, fenomenologi kesadaran moral, serta teori etika normatif. Bersadarkan pemahaman etika umum ini, anda akan memasuki aplikasi etika umum dalam dunia bisnis, yang disebut etika bisnis. Yang dipaparkan pada bagian ini bukan hanya tingkatan dan prinsip etika bisnis serta masalah-masalah dalam pelaksanaannya, tetapi juga paradigma pihak berkepentingan, tanggung jawab moral bisnis, dan etika bisnis pada milenium ketiga. Selanjutnya, implementasi etika bisnis dalam wujud ketentuan perundang-undangan mengenai perlindingan konsumen, laranga praktik monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat, dan pencucian uang diuraikan secara jelas. Pembahasan implementasi etika bisnis sengaja dibatasi pada ketiga masalah besar ini karena dampaknya yang demikian luas dalam kehidupan bermasyarakat.

Baik para pelaku bisnis, birokrat, karyawan perusahaan maupun mereka yang tertarik mendalami Etika Bisnis akan memperoleh banyak manfaat dari buku ini. Sementara itu para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Etika Bisnis akan lebih mudah memahami buku ini karena setiap bab secara sistematis mengemukakan tujuan pembelajaran, konsep kunci, materi sajiuan, rangkuman, masalah untuk didiskusikan, dan referensi terpilih.

Dimensi: 15 x 23 cm
Tebal: 162 halaman
Kategori: Nonfiksi / Manajemen, Bisnis, dan Investasi / Umum

sumber : http://adesyams.blogspot.com/2009/09/tentang-etika-bisnis.html

• Apa itu “etika bisnis”?
• Apa saja enam tingkatan dalam membangun moral?
• Perlukah standar moral diaplikasikan dalam bisnis?
• Kapan seseorang secara moral bertanggung jawab untuk perbuatan salahnya?

Tidak ada cara yang paling baik untuk memulai penelaahan hubungan antara etika dan bisnis selain dengan mengamati, bagaimanakah perusahaan riil telah benar-benar berusaha untuk menerapkan etika ke dalam bisnis. Perusahaan Merck and Company dalam menangani masalah “river blindness” sebagai contohnya ;
River blindness adalah penyakit sangat tak tertahankan yang menjangkau 18 juta penduduk miskin di desa-desa terpencil di pinggiran sungai Afrika dan Amerika Latin.
Penyakit dengan penyebab cacing parasit ini berpindah dari tubuh melalui gigitan lalat hitam. Cacing ini hidup dibawah kulit manusia, dan bereproduksi dengan melepaskan jutaan keturunannya yang disebut microfilaria yang menyebar ke seluruh tubuh dengan bergerak-gerak di bawah kulit, meninggalkan bercak-bercak, menyebabkan lepuh-lepuh dan gatal yang amat sangat tak tertahankan, sehingga korban kadang-kadang memutuskan bunuh diri.

Read the rest of this entry »

sumber : http://adesyams.blogspot.com/2009/09/tentang-etika-bisnis.html

• What is “business ethics”?
• What are the six stages in building a moral?
• Should the moral standards applied in business?
• When a person is morally responsible for wrong deeds?

There is no best way to start a review of the relationship between ethics and business other than by observing, how real companies have actually tried to implement ethics into the business. Company Merck and Company in addressing the problem of “river blindness” as an example;
River blindness is a disease so unbearable that reach 18 million poor people in remote villages on the outskirts of the river Africa and Latin America.
Parasitic worms cause disease by this move from the body through the bite of black flies. These worms live under human skin, and reproduce by releasing millions of offspring called microfilaria that spreads throughout the body with moving under the skin, leaving patches, causing blisters and itching extremely unbearable, so that victims sometimes sometimes decide to commit suicide.

Read the rest of this entry »

NAMA : DEWI WULAN R

NIM : 01208059

TUGAS : ETIKA BISNIS PERIKLANAN [INDIVIDU]

DOSEN : Iga Aju Nitya Dharmani, SE., MM.

Jakarta (ANTARA News) – PT Excelcomindo Pratama akhirnya mencabut iklan selulernya — yang memasukkan unsur komedi pernikahan seorang lelaki dengan kambing dan monyet — dari penayangan di seluruh stasiun televisi di Indonesia. “Kami telah mencabut iklan efektif sejak Senin minggu lalu (7/4). Kita cabut iklan itu dari seluruh stasiun TV di seluruh Indonesia,” kata Head of Regulatory XL Nies Purwati usai pertemuan para operator dengan Dirjen Postel Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, Rabu. Nies mengatakan iklan tersebut dicabut setelah banyak pihak termasuk Dirjen Postel, BRTI (Badan Regulasti Telekomunikasi Indonesia) mengkritik dan meminta agar iklan tersebut dicabut. “Kita sudah merencanakan untuk menarik iklan itu, sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu,” ujar Nies. Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam rapat plenonya memutuskan untuk menghentikan tayangan iklan operator seluler XL dan iklan layanan supranatural Ki Joko Bodo dan meminta stasiun TV untuk mematuhinya. “KPI Pusat meminta seluruh stasiun TV untuk menghentikan tayangan iklan layanan supranatural Ki Joko Bodo dan iklan operator seluler XL yang menggambarkan adanya pernikahan manusia dengan binatang,” kata Ketua KPI Pusat Sasa Djuarsa Sendjaja di Jakarta, Kamis (10/4). KPI menilai iklan XL memperolokkan dan merendahkan martabat manusia. “BRTI menilai iklan operator telekomunikasi kebablasan,” kata anggota BRTI Heru Sutadi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (9/4) Heru mengatakan, iklan layanan telekomunikasi yang ditawarkan penyelenggara telekomunikasi di media cetak, elektronik dan media luar ruang dinilai tidak memberikan informasi yang lengkap sehingga terjadi misinterpretasi di kalangan konsumen, melampaui batas etika dan tidak memberikan nilai pendidikan bagi masyarakat. Iklan operator telekomunikasi juga dan yang melanggar UU No.8/1999 pasal 17f pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

PEMBAHASAN CONTOH IKLAN TV YANG DIAMBIL:

banyak iklan yang saling menjatuhkan satu sama lain. Banyak iklan yang mempromosikan sebuah produk dengan menbandingkan produknya itu dengan produk lain sejenis dengan cara merendahkan bahkan mengejek produk lain. Jelas iklan-iklan tersebut sangatlah melanggar etika bisnis.

Masih hangat pasti tentang iklan penyindiran balas-balasan yang dilakukan oleh operator telekomunikasi AS dan XL. Menurut saya bukanlah hal bermanfaat yang dilakukan oleh kedua operator tersebut, justru mungkin akan banyak konsumen hanya tertawa melihat iklan-iklan tersebut dan yang paling ekstrim mungkin akan meninggalkan loyalitas mereka terhadap produk tersebut. Karena apa ? karena perilaku iklan-iklan tersebut seperti perang, terus saling menyerang produk lawan tapi bukan terus memperbaiki kualitas produk mereka masing-masing.

Ternyata iklan yang melanggar etika bisnis yang dilakukan oleh salah satu operator telekomunikasi di atas bukanlah saat-saat ini saja, mungkin masih ada yang masih ingat iklan operator telekomunikasi XL yang bercerita tentang seorang pria yang menikah dengan monyet dan kambing. Sangatlah mengiris hati, konsumenlah yang direndahkan dalam iklan tersebut. Iklan XL tersebut di nilai memperolok dan merendahkan martabat manusia, bahkan beberapa pihak seperti BRTI( Badan Regulasti Telekomunikasi Indonesia) menyatakan bahwa iklan tersebut kebablasan.

Pernyataan dari isi iklan pun terlalu berlebihan dengan menggunakan kata “TERMURAH”. karena dalam bahasa iklan sudah ada peraturan sbb:

a) Iklan harus disajikan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh khalayak sasarannya, dan tidak menggunakan persandian yang dapat menimbulkan penafsiran selain dari yang dimaksudkan oleh perancang pesan iklan tersebut. (b) Tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, ”top”, atau kata-kata berawalan “ter“. (c) Penggunaan kata ”100%”, ”murni”, ”asli” untuk menyatakan sesuatu kandungan harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. (d) Penggunaan kata ”halal” dalam iklan hanya dapat dilakukan oleh produk-produk yang sudah memperoleh sertifikat resmi dari Majelis Ulama Indonesia, atau lembaga yang berwenang.

Iklan tersebut di nilai tidak memberikan informasi yang lengkap sehingga terjadi misinterpretasi di kalangan konsumen, melampaui batas etika dan tidak memberikan nilai pendidikan bagi masyarakat. Iklan operator telekomunikasi tersebut juga dan yang melanggar UU No.8/1999 pasal 17f pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Bukti nyata dari pelanggaran etika bisnis di atas adalah akhirnya KPI pusat meminta kepada seluruh stasiun TV untuk menghentikan tayangan iklan tersebut.

http://forum.kompas.com/showthread.php?1949-XL-Cabut-Iklan-quot-Kawin-dengan-Monyet-quot

GRUP :

1. DEWI WULAN R [01208059]

2. FARIDA MUTIARA [01208029]

3. RINA OKTAVIANI [01208034]

TUGAS : ETIKA BISNIS [PERIKLANAN]

DOSEN : Iga Aju Nitya Dharmani, SE., MM.

A. Definisi Iklan

Menurut Thomas M. Garret, SJ, iklan dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang lewatnya pesan-pesan visual atau oral disampaikan kepada khalayak dengan maksud menginformasikan atau memengaruhi mereka untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi, atau untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi secara positif terhadap idea-idea, institusi-institusi tau pribadi-pribadi yang terlibat di dalam iklan tersebut. Untuk membuat konsumen tertarik, iklan harus dibuat menarik bahkan kadang dramatis. Tapi iklan tidak diterima oleh target tertentu (langsung). Iklan dikomunikasikan kepada khalayak luas (melalui media massa komunikasi iklan akan diterima oleh semua orang: semua usia, golongan, suku, dsb). Sehingga iklan harus memiliki etika, baik moral maupun bisnis.

Masalah moral dalam iklan muncul ketika iklan kehilangan nilai-nilai informatifnya, dan menjadi semata-mata bersifat propaganda barang dan jasa demi profit yang semakin tinggi dari para produsen barang dan jasa maupun penyedia jasa iklan. Padahal, sebagaimana juga digarisbawahi oleh Britt, iklan sejak semula tidak bertujuan memperbudak manusia untuk tergantung pada setuap barang dan jasa yang ditawarkan, tetapi justru menjadi tuan atas diri serta uangnya, yang dengan bebas menentukan untuk membeli, menunda atau menolak sama sekali barang dan jasa yang ditawarkan. Hal terakhir ini yang justru menegaskan sekali lagi tesis bahwa iklan bisa menghasilkan keuntungan-keuntungan bagi masyarkat.

Read the rest of this entry »

Nama : Dewi wulan R

NIM : 01208059

FAKULTAS EKONOMI MANAGEMENT

DOSEN : Iga Aju Nitya Dharmani, SE., MM.

sumber : http://agusbaktiono.dosen.narotama.ac.id/files/2011/04/Strategi-Pengusaha-Jawa-Tengah-Membesarkan-Bisnis.pdf

Grup Pisma
Dari Kain Sarung sampai Agrobisnis
Siapa tak kenal sarung cap Gajah Duduk? Hampir semua orang mengenali merek ini. Namanya
melegenda sebagai sarung tenun pria. Terutama menjelang Idul Fitri, iklan sarung ini seperti
menjadi tontonan wajib di layar kaca, saking sering munculnya.
Walaupun Gajah Duduk sangat terkenal, tak banyak yang tahu siapa di belakang merek tersebut.
Adalah PT Pismatex, perusahaan tenun kawakan — berdiri tahun 1972 â€â€oe yang kini
didukung tak kurang dari 7.000 karyawan dengan omset di atas Rp 1 trilun/tahun, produsen
sarung tersebut. Pismatex merupakan bagian dari Grup Pisma yang saat ini tak hanya menekuni
bidang tenun, tapi juga merambah ke bisnis-bisnis lain.
Ghozi Salim (alm.) adalah yang pertama kali membangun Pismatex. Pria berdarah Arab ini
mendirikan pabrik di kawasan Bligo, Buaran, Kabupaten Pekalongan, yang berkembang hingga
sekarang — mencapai posisi sebagai pemimpin pasar di bisnis kain sarung.
Sayangnya, tahun 1992 Ghozi dan salah seorang putranya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas
sehingga Pismatex kehilangan sosok pemimpin perusahaan. Tak ada pilihan lain, putra sulung
Ghozi, Jamal Ghozi, yang tengah berada di Jepang, akhirnya dititahkan melanjutkan bisnis
keluarga ini. †Tidak ada lagi yang meneruskan karena saudara yang lain
perempuan,†ujar Jamal, anak sulung dari empat bersaudara itu. Setelah menamatkan
pendidikan di Shinshu University, Nagano, Jepang, Jamal memang tidak langsung pulang ke
Indonesia. Ia membuka perusahaan perdagangan di kota yang berjarak 120 km dari ibukota
Jepang, Tokyo. Tak jauh dari bisnis keluarganya, ia memilih bisnis perdagangan tekstil.
Panggilan keluarga untuk segera mengurus Pismatex membuat Jamal harus meninggalkan bisnis
tekstilnya di Jepang. Akan tetapi, tak ingin serta-merta melupakan Negeri Sakura, ia justru
mendirikan perusahaan trading baru di luar bidang tekstil, yakni electronic support. Dengan
demikian, ia masih sering bolak-balik Indonesia-Jepang.
Bisnis baru tersebut sebenarnya tak jauh dari usaha baru yang dikembangkan ayahandanya.
Sebelum wafat, Ghozi sempat mendirikan usaha patungan dengan perusahaan asal Jepang, KMK
Industrial Co. Ltd., yakni PT KMK Plastics Indonesia, yang bergerak di industri komponen
elektronik, khususnya plastik dan moulding. Perusahaan ini terus berekspansi dengan membangun
PT KMK Precision Indonesia yang fokus pada manufaktur molding dan reconditioning.
Tahun 1993 mulailah Jamal berkiprah di Pismatex. Ia pun melakukan berbagai pembenahan. Di
antaranya, memperbarui dan menambah mesin-mesin untuk proses produksi. Ia mendatangkan
mesin-mesin tekstil baru dari Jepang dengan teknologi mutakhir. Mesin yang tadinya hanya 200
unit ditambah hingga menjadi 1.400 unit. Karyawan pun melonjak drastis hingga 4.000 orang.
†Yang dibutuhkan adalah inovasi. Pada saat itu kesempatan masih bagus,â€Â
ujarnya. Investasi terus dilakukan secara bertahap hingga 1997, sebelum krisis ekonomi datang.
Jamal mengatakan, di bisnis tekstil, tak ada patokan baku tentang besaran investasi agar bisa
menjadi perusahaan tekstil yang terintegrasi. †Investasi Rp 1 miliar atau Rp 1 triliun juga
bisa, hanya beda skala,†katanya. Bahkan, menurutnya, investasi sebesar Rp 1 triliun
tidak cukup untuk membuat pabrik tekstil terintegrasi.
Read the rest of this entry »